Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BeritaKabupaten BekasiNasionalViral

Bakal Lapor Ke Instansi Negara, Masyarakat Dan Tokoh Bekasi Kompak Tolak Dani Ramdan

147
×

Bakal Lapor Ke Instansi Negara, Masyarakat Dan Tokoh Bekasi Kompak Tolak Dani Ramdan

Sebarkan artikel ini

Woww !!! ,Bukan Saja Ketua Umum GMI ,Termasuk Tokoh masyarakat Pun Menolak Perpanjangan "Dani Ramdan.Sebagai PJ Kab. bekasi

Hotnet News.co.id || Kab. Bekasi, Masyarakat hingga tokoh Kabupaten Bekasi berbondong-bondong menolak Dani Ramdan sebagai Pj Bupati Bekasi, lantaran Dani Ramdan tidak mampu memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Ketua Umum Ormas Gabungan Masyarakat Indonesia, Riden Bahrudin mengatakan pihaknya kecewa kepada Dani Ramdan akibat tidak bisa membangun Kabupaten Bekasi selama kurang lebih Dua tahun menjabat.

“Saya anggap Dani Ramdan gagal memimpin Kabupaten Bekasi karena masih banyak jalan yang beralaskan tanah bahkan percepatan pembangunan infrastruktur tidak stabil,” ucapnya.

Selain gagal membangun Kabupaten Bekasi, Dani Ramdan juga diduga melanggar aturan undang-undang demi kepentingan pribadi.

“Dani Ramdan sudah tiga kali menjabat, bahkan kali ini dia mencalonkan kembali menjadi Pj Bupati Bekasi, sedangkan dalam aturan tidak diperbolehkan,” katanya.

Riden menjelas pihaknya bakal melayangkan surat penolakan Dani Ramdan sebagai Pj Bupati Bekasi ke 8(delapan ) Lembaga Negara Republik Indonesia.

Sementara hal senada dikatakan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi Sudarisman, penolakan itu tentunya berdasarkan kinerja Dani Ramdan yang kurang memuaskan sehingga banyak tokoh yang menolak Dani Ramdan kembali menjabat Pj Bupati Bekasi.

“Secara aturan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tidak boleh menjabat lebih dari 1 kali, sedangkan Dani Ramdan sudah menjabat lebih dari 2 kali dan sekarang mencalonkan kembali menjadi Pj Bupati Bekasi,” tuturnya.

Lebih parahnya, selama Dani Ramdan menjabat Pj Bupati Bekasi masyarakat merasa kecewa karena kinerjanya kurang memuaskan untuk membangun baik progam maupun percepatan pembangunan.

“Menurut saya penilaian dari masyarakat itu hal yang sah dan wajar,” tutupnya.

(Sgd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *