Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BeritaKabupaten SarolangunUncategorized

Diduga Berkedok Komite SMPN 17 Sarolangun Pungut Uang Perpisahan Puluhan Juta

121
×

Diduga Berkedok Komite SMPN 17 Sarolangun Pungut Uang Perpisahan Puluhan Juta

Sebarkan artikel ini

Hotnet News.co.id || Sarolangun – Keluh kesah para Wali Murid di SMPN 17 Sarolangun timbul dalam perencanaan kegiatan perpisahan siswa di salah satu Sekolah Menengah Atas SMPN 17  di Kelurahan Awur Gading kecamatan Sarolangun,

Wali murid mengeluhkan biaya yang harus ditanggungnya untuk acara perpisahan tersebut, yang dinilai terlalu tinggi. Biaya yang dimaksud mencapai Rp 480,000,- per orang.

Kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, jumlah uang tersebut sangat berarti dan membuat wali murid merasa terbebani. Salah satu wali murid, yang berharap namanya tidak disebutkan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap biaya yang cukup besar tersebut. Ia menyebutkan bahwa meskipun telah ada rapat antara komite beberapa waktu yang lalu, tapi biaya yang ditetapkan masih tergolong tinggi.

Kerena tidak masuk akal banget perpisahan anak SMPN melebihi dari perpisahan anak SMA , Coba hitung saja Siswa lebih-kurang 145X480,000 = orang jumlah uang tersebut 6.960,000,-

 “Perpisahan sangat di sayangkan tidak ada kami di beri keterangan.

Keterangan uang perpisahan tidak mencapai kurang lebih 480.000,- ribu Pada waktu rapat kumpul uang untuk perpisahan pembahasannya kok tidak ada untuk beli apa? .. itu SMPN 17 Sarolangun,” .

Menurutnya, masih banyak hal penting lain yang perlu dipersiapkan. Setelah siswa lulus dari sekolah SMPN, wali murid juga harus menyiapkan biaya untuk memasukkan anak ke jenjang SMA katanya.

“Mungkin bagi orang yang mampu biaya tersebut tidak menjadi masalah, tapi bagi orang yang kurang mampu setelah perpisahan ini, orang tua juga harus menyiapkan biaya untuk anaknya melanjutkan ke SMA. Tentu saja itu juga memerlukan dana. Jadi tolong lah, jangan terlalu memberatkan wali murid dengan biaya perpisahan siswa yang seharusnya dapat dijangkau,” tambahnya.

Selain itu, Keberatan ini bukanlah semata-mata karena wali murid tidak menghargai nilai pentingnya kegiatan perpisahan. Dirinya sangat memahami pentingnya momen tersebut, “sebagai penutup dari masa-masa Sekolah menengah SMP yang berharga. Namun, dengan pertimbangan kondisi ekonomi yang sulit dan tanggung jawab keuangan lainnya, “Mereka berharap agar biaya perpisahan dapat disesuaikan agar dapat dijangkau oleh semua wali murid.

“Harapan kami adalah agar pihak sekolah dan komite dapat mencari solusi yang tepat untuk mengurangi beban finansial yang dirasakan oleh wali murid, tanpa memberikan beban berlebih pada wali murid yang sudah cukup menghadapi tantangan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Senin (20/5/24) di hubungi kepala SMPN 17 Sarolangun IDHAM nada aktip tapi tidak diangkat sudah berulang kali di telpon isterinya yang angkat Hp tersebut Saad di tanya mana pak Iham dia menjawab lagi keluar padahal waktu habis Solat Magrib

Ketua LSM FPMI , Pengurus Pusat Kabupaten Sarolangun Muhammad Zuhdi, Saat diminta tanggapannya terkait maraknya pungutan uang perpisahan menjelang kelulusan, mengatakan, kegiatan perpisahan Siswa/i bukan bagian dari rangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sehingga Sekolah dan Komite tidak boleh memfasilitasi menarik pungutan uang kepada Peserta didik maupun Orang Tua/Wali.

“Jadi, berbeda dengan sumbangan yang bersifat sukarela. Pungutan sebaliknya bersifat wajib dan mengikat,” ujar Zuhdi

Dijelaskannya, acuan yang mendasari satuan pendidikan tingkat dasar (SD dan SMP) untuk tidak melakukan pungutan adalah Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. Pada pasal 9 ayat (1) Permendikbud No 44 tahun 2012 itu menyebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Menurut ketentuan, tidak ada dasar hukum bagi sekolah atau komite sekolah menyelenggarakan perpisahan atau wisuda siswa dengan cara memungut uang dari siswa atau orang tua/wali.

“Jika ada alasan pihak sekolah untuk mengakomodir keinginan dari sejumlah Orang Tua/Wali Siswa untuk melaksanakan acara perpisahan, tentu tidak dapat diterima,’’ ucapnya lagi

Sedangkan Orang Tua/Wali Siswa ingin melaksanakan kegiatan, sebaiknya diserahkan saja kepada Orang Tua/Wali Siswa. Artinya sekolah jangan memfasilitasi hal hal yang sifatnya pungutan.

‘’Apalagi inisiatif untuk sekolah yang aktif untuk melakukan pungutan perpisahan, itu jelas melanggar aturan,” pungkasnya.

(Yah/Rom)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *