Scroll untuk baca artikel
Uncategorized

H. Adang Bahrowi S., MUSDA II DPD FERADI WPI JABAR

39
×

H. Adang Bahrowi S., MUSDA II DPD FERADI WPI JABAR

Sebarkan artikel ini

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) II FERADI WPI Provinsi Jawa Barat menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi advokat dan paralegal dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih dekat kepada masyarakat.
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 27 Juni 2026 di Aborigin Resto tersebut tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat.
Ketua dan pengurus menegaskan bahwa arah perjuangan organisasi ke depan akan lebih fokus pada peningkatan bantuan hukum gratis (pro bono) bagi masyarakat kurang mampu, khususnya masyarakat yang kesulitan memperoleh akses keadilan akibat keterbatasan ekonomi.
Selain itu, MUSDA II juga menjadi wadah penguatan solidaritas antar anggota, peningkatan kualitas SDM hukum, serta pembinaan berkelanjutan melalui program webinar hukum rutin setiap hari Senin. Langkah tersebut diharapkan mampu mencetak advokat dan paralegal yang tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki kemampuan praktik lapangan dan integritas moral.
Dalam keterangannya, H. Adang Bahrowi S. menyampaikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, humanis, dan berlandaskan nilai spiritual.
“Kami mengutamakan keahlian lapangan dan nilai spiritual dalam menegakkan keadilan. Organisasi ini hadir bukan hanya untuk profesi, tetapi juga untuk pengabdian kepada masyarakat,” ujar H. Adang Bahrowi S.
MUSDA II FERADI WPI Jawa Barat juga terbuka secara gratis bagi seluruh anggota sebagai bentuk semangat kebersamaan dan keterlibatan aktif dalam membangun organisasi yang lebih kuat, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis terkait bantuan hukum, pendidikan advokat, penguatan paralegal, serta sinergi organisasi dengan masyarakat dan institusi penegak hukum di Jawa Barat.

BACA ARTIKEL  Perkuat Keselamatan Perjalanan Kereta Api dan Masyarakat, KAI Daop 7 Madiun Targetkan Penutupan 8 Perlintasan Tidak Dijaga pada 2026