Berita

KORBAN DUGAAN PENGANIAYAAN DESAK KEADILAN! PENANGANAN DI POLSEK BATANG ASAI DIPERTANYAKAN, ADA APA DENGAN PROSES LAPORAN?

×

KORBAN DUGAAN PENGANIAYAAN DESAK KEADILAN! PENANGANAN DI POLSEK BATANG ASAI DIPERTANYAKAN, ADA APA DENGAN PROSES LAPORAN?

Sebarkan artikel ini

SAROLANGUN – HOTNETNEWS.CO.ID Dugaan kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri berinisial SN dan AH di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi, kini menjadi sorotan. Korban mendesak agar perkara tersebut diproses secara hukum setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui jalur adat disebut tidak membuahkan hasil. Rabu (18/11/2026)

Kasus ini bermula dari persoalan pencabutan patok tanah milik SN yang diduga dilakukan oleh seorang oknum guru berinisial SL. Persoalan tersebut kemudian berujung pada dugaan tindakan kekerasan terhadap SN. Bahkan, ketika Suaminya, AH, datang dengan maksud mempertanyakan persoalan yang terjadi, ia mengaku turut mendapatkan perlakuan serupa.

Di tengah upaya mencari keadilan, pihak korban justru mempertanyakan penanganan perkara di Polsek Batang Asai yang menurut mereka belum berjalan sebagaimana diharapkan.

KORBAN PERTANYAKAN PENANGANAN POLISI

Dengan nada kecewa, pihak korban meminta agar penanganan laporan dapat dilimpahkan ke Polres Sarolangun. Mereka mempertanyakan alasan proses perkara masih berada di Polsek Batang Asai dan belum mendapatkan tindak lanjut sesuai harapan.

“Kami ingin laporan ini dilimpahkan ke Polres Sarolangun. Mengapa seolah-olah ada penundaan? Apakah memang ada kendala dalam proses penanganannya? Kami hanya ingin mendapatkan keadilan,” ungkap pihak korban.

Korban juga menegaskan bahwa mereka tidak ingin persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

UPAYA DAMAI GAGAL, PIHAK PELAKU DISEBUT MENOLAK

Upaya penyelesaian melalui jalur adat di Desa Rantau Panjang disebut telah dilakukan. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan salah satu perwakilan pihak pelaku melalui Kepala Desa PARDAI kepada awak media, pihak SL dan keluarganya disebut tidak lagi bersedia menempuh perdamaian.

Menurut keterangan yang disampaikan Kepala Desa PARDAI pihak SL menyatakan siap apabila persoalan tersebut dilanjutkan melalui jalur hukum, termasuk apabila harus menjalani proses pidana.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan pihak korban kini memilih mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum yang berlaku.

KORBAN UNGKAP PENGALAMAN KEKERASAN

SN menceritakan bahwa dirinya mengalami tindakan kekerasan yang menurut pengakuannya dilakukan secara berulang. Ia mengaku dipukul di bagian kepala, ditendang pada bagian belakang tubuh, didorong, hingga mengalami tindakan kekerasan lainnya.

SN juga menuding anak SL berinisial CN turut melakukan kekerasan dengan menginjak tubuhnya.

“Saya dipukul berkali-kali di bagian kepala, ditendang di belakang badan, didorong, bahkan anaknya juga ikut menginjak saya. Saya diperlakukan seperti bukan manusia. Saya hanya ingin keadilan,” ungkap SN sambil menangis kepada awak media.

Tidak hanya SN, suaminya AH juga mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan ketika datang untuk mempertanyakan alasan istrinya dipukul.

Pasangan suami istri tersebut menyebut situasi saat itu sangat mencekam. Mereka bahkan mengaku khawatir akan mengalami akibat yang lebih fatal apabila tidak ada orang yang melerai kejadian tersebut.

BIAYA PENGOBATAN JADI PERSOALAN, NAMUN KORBAN MEMILIH JALUR HUKUM

Dalam upaya mediasi yang difasilitasi melalui perwakilan wartawan, perdamaian disebut belum mencapai kesepakatan.

Sementara itu, pihak korban menyatakan permintaan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas biaya pengobatan dan dampak yang mereka alami.

Namun, karena upaya perdamaian tidak menemukan titik temu, korban menegaskan ingin agar perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum, bukan terus berlarut.

POLSEK BATANG ASAI DIMINTA BUKA KEJELASAN PENANGANAN PERKARA

Persoalan ini kini memunculkan sejumlah pertanyaan dari pihak korban kepada aparat penegak hukum.

Mengapa korban merasa proses penanganan perkara berjalan lambat? Bagaimana perkembangan pengaduan yang telah disampaikan? Apakah terdapat kendala administrasi maupun penyelidikan yang menyebabkan proses belum berjalan sesuai harapan korban?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka dan profesional oleh pihak kepolisian agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Perlu ditegaskan, penanganan perkara pidana harus mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun karena jabatan, profesi, kedudukan sosial, maupun hubungan keluarga.

KUHP DAN KUHAP MENJADI LANDASAN PENEGAKAN HUKUM

Dugaan penganiayaan ini perlu ditangani berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dengan memperhatikan waktu terjadinya peristiwa serta ketentuan peralihan yang berlaku.

Aparat kepolisian juga perlu memastikan setiap pengaduan atau laporan masyarakat ditindaklanjuti sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan medis apabila diperlukan, serta penyampaian perkembangan penanganan perkara kepada korban.

KORBAN MINTA PERHATIAN BUPATI DAN KAPOLRES SAROLANGUN

Melalui pemberitaan ini, pihak korban berharap Kapolres Sarolangun memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut dan memastikan tidak ada hambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.

Korban juga meminta Bupati Sarolangun agar memberikan perhatian terhadap masyarakat yang sedang mencari keadilan.

“Kami masyarakat kecil hanya ingin mendapatkan keadilan. Jangan sampai kami merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kami berharap Bupati dan Kapolres Sarolangun mendengar keluhan kami,” ungkap pihak korban.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak SL, CN, Kepala Desa Rantau Panjang, serta Kapolsek Batang Asai terkait dugaan peristiwa tersebut maupun perkembangan penanganan pengaduan korban.

HUKUM HARUS BERJALAN, KEADILAN JANGAN BERHENTI DI MEJA PENGADUAN!

 

[Rahma]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *