KARAWANG | HOTNETNEWS.CO.ID Presiden Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika, Hendra Supriatna, S.H., M.H., angkat bicara menanggapi pernyataan dan narasi yang disampaikan akun Anglevissionnews terkait desakan pencopotan Kapolresta Karawang serta tudingan terhadap jajaran Satresnarkoba Polresta Karawa
Hendra menilai, kritik terhadap institusi kepolisian merupakan bagian dari hak masyarakat dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan mekanisme hukum yang benar, bukan melalui tuduhan yang belum teruji kebenarannya sehingga berpotensi menggiring opini publik dan merugikan pihak-pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran.
Menurut Hendra, pemberantasan peredaran obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, khususnya Tramadol, harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai institusi kepolisian justru kehilangan kepercayaan publik akibat berkembangnya konflik narasi di media sosial.
“Institusi kepolisian tidak boleh kalah oleh bandar Tramadol. Negara tidak boleh tunduk kepada kepentingan pihak mana pun yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran obat-obatan yang disalahgunakan. Kalau ada anggota yang melakukan pelanggaran, silakan proses sesuai hukum. Tetapi jangan sampai anggota yang tidak terbukti bersalah justru dijadikan korban penggiringan opini,” tegas Hendra.
LBH Arya Mandalika Soroti Narasi yang Menyudutkan Jajaran Polresta Karawang
Hendra mempertanyakan dasar tuduhan yang disampaikan Anglevissionnews mengenai dugaan ketidakkooperatifan Kapolresta Karawang, intimidasi terhadap masyarakat, serta dugaan tawaran uang Rp20 juta untuk menurunkan video.
Menurutnya, apabila memang terdapat peristiwa penawaran uang, intimidasi, atau ancaman sebagaimana disampaikan dalam pernyataan tersebut, pihak yang bersangkutan harus berani membuka bukti pendukung dan menyampaikannya kepada aparat penegak hukum.
“Jangan hanya membangun narasi di media sosial. Siapa yang menawarkan uang Rp20 juta? Kapan peristiwanya? Di mana tempatnya? Siapa saksinya? Apakah ada rekaman komunikasi atau bukti transaksi? Semua harus dibuka secara terang benderang agar tidak menjadi tuduhan sepihak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti narasi yang mengaitkan Kasat Intelkam dan sejumlah anggota Satresnarkoba Polresta Karawang dengan dugaan pelanggaran.
Hendra meminta agar masyarakat tidak langsung menghakimi tujuh anggota yang menurut informasi dan keberatan yang disampaikan kepada LBH Arya Mandalika belum terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, setiap anggota kepolisian memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, transparan, serta perlindungan atas nama baiknya selama belum terdapat pembuktian hukum yang sah.
Tramadol Bukan Persoalan Sepele, Ada Aturan BPOM yang Harus Ditegakkan
LBH Arya Mandalika menegaskan bahwa persoalan peredaran Tramadol tidak boleh dialihkan menjadi sekadar konflik antara pihak-pihak yang saling menyerang melalui media sosial.
Tramadol merupakan obat yang penggunaannya harus berada dalam pengawasan tenaga kesehatan sesuai ketentuan. Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan atau dikenal sebagai OOT merupakan kelompok obat yang memerlukan pengelolaan dan pengawasan khusus.
Dasar regulasinya antara lain Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.
Peraturan tersebut mengatur pengelolaan OOT dan menggantikan pedoman sebelumnya Nomor 10 Tahun 2019.
Hendra menegaskan, apabila terdapat toko obat, apotek, distributor, atau pihak lain yang diduga memperjualbelikan Tramadol secara tidak sesuai ketentuan, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas usaha, sumber pasokan, dokumen pengadaan, resep atau dasar penyerahan obat, serta aliran distribusinya.
“Jangan hanya menyasar orang-orang di lapangan. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Periksa sumber barang, pemasok, pemilik toko, jalur distribusi, hingga siapa pun yang diduga mengambil keuntungan dari peredaran obat-obatan tersebut. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik profesi, atribut organisasi, ataupun identitas media,” ungkapnya.
Dugaan Mafia Kasus dan Setoran Harus Dibuktikan Secara Hukum
Lebih lanjut, Hendra menyampaikan bahwa LBH Arya Mandalika menaruh perhatian terhadap dugaan adanya praktik mafia kasus atau makelar kasus (markus) dalam persoalan peredaran obat-obatan tertentu di wilayah Karawang.
Ia menyebut terdapat dugaan hubungan kepentingan antara pihak-pihak tertentu dengan jaringan peredaran Tramadol yang perlu ditelusuri secara serius.
Bahkan, pihaknya menyatakan memiliki informasi dan bahan yang menurut LBH perlu diuji penyidik terkait dugaan pemberian setoran maupun hubungan pihak tertentu dengan jaringan peredaran obat-obatan tersebut.
Hendra menegaskan bahwa informasi tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai kesimpulan bersalah terhadap siapa pun. Seluruhnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, penelusuran aliran uang, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.
“Kalau memang ada dugaan setoran, tunjukkan bukti dan aliran uangnya. Kalau ada dugaan makelar kasus, bongkar siapa yang bermain. Jangan sampai orang yang diduga menjadi bagian dari persoalan justru tampil seolah-olah menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara aparat yang sedang menjalankan tugas pemberantasan kejahatan malah disudutkan,” tegas Hendra.
Tim Hukum LBH Arya Mandalika Tempuh Jalur Hukum
Hendra juga menyampaikan bahwa tim kuasa hukum LBH Arya Mandalika telah mengambil langkah pengaduan hukum terhadap pihak yang disebut sebagai Anglevissionnews atas dugaan tindak pidana terkait penyebaran informasi yang dipersoalkan.
Menurutnya, laporan atau pengaduan tersebut harus menjadi ruang pembuktian secara objektif, bukan dijadikan alasan untuk saling menghakimi sebelum proses hukum selesai.
Ia meminta pihak Anglevissionnews menghormati proses hukum dan memberikan penjelasan atas materi pemberitaan maupun pernyataan yang dipersoalkan.
“Kalau merasa benar, silakan buktikan. Kami juga siap membuka bahan dan bukti yang kami miliki melalui mekanisme hukum. Jangan menjadikan media sosial sebagai tempat untuk mengadili orang lain. Hukum harus menjadi panglima,” ujarnya.
Ada Mekanisme Resmi Melaporkan Anggota Polri
Hendra mengingatkan bahwa masyarakat sebenarnya mempunyai mekanisme resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Kanal resmi yang dapat digunakan adalah:
Portal Yanduan Propam Polri:
https://yanduan.propam.polri.go.id/
Masyarakat dapat mengisi formulir pengaduan, menyertakan identitas dan kronologi kejadian, melampirkan bukti pendukung, serta memantau perkembangan laporan melalui nomor tiket pengaduan.
Selain itu, mekanisme penanganan pelanggaran kode etik anggota Polri juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Jadi tidak perlu membuat kegaduhan atau menghakimi institusi melalui narasi yang belum terverifikasi. Kalau memang ada anggota yang melakukan pelanggaran, laporkan. Kalau ada bukti, serahkan. Kami mendukung anggota yang bekerja profesional dan kami juga tidak akan membela anggota yang terbukti melanggar hukum,” jelasnya.
Hendra: Jangan Korbankan Institusi demi Kepentingan Pribadi
Menutup pernyataannya, Presiden Direktur LBH Arya Mandalika mengajak masyarakat Karawang untuk tidak terpecah akibat pertarungan opini di media sosial.
Ia meminta masyarakat tetap mendukung upaya pemberantasan narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu, termasuk Tramadol, sekaligus mengawasi kinerja kepolisian secara kritis dan bertanggung jawab.
Menurut Hendra, Polresta Karawang merupakan institusi negara yang harus mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugas pemberantasan kejahatan, tetapi tetap wajib terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
“Kami tidak sedang memberikan kekebalan kepada institusi kepolisian. Kalau ada oknum yang bersalah, tindak tegas. Tetapi jangan pula membiarkan anggota yang tidak terbukti bersalah menjadi korban tuduhan dan penggiringan opini. Jangan sampai pemberantasan Tramadol justru dikalahkan oleh kepentingan pihak-pihak yang belum tentu bersih dari persoalan tersebut,” katanya.
“Pesan saya kepada masyarakat Karawang, mari kita selamatkan Polresta Karawang dari fitnah, lindungi anggota yang bekerja benar, dan bongkar siapa pun yang benar-benar terlibat dalam kejahatan peredaran Tramadol. Jangan ada bandar yang merasa lebih kuat daripada hukum di negara ini,” pungkas Hendra Supriatna, S.H., M.H. [red]
