KAB.BEKASI | HOTNETNEWS.CO.ID
Aktivitas usaha yang diduga mengolah limbah hasil pembakaran komponen Miniature Circuit Breaker (MCB) di Kampung Limo, Jalan Cendrawasih, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, kini menjadi sorotan tajam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gada Sakti Nusantara (GANAS).
Keberadaan aktivitas tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Apakah kegiatan pengolahan itu telah mengantongi legalitas usaha dan persetujuan lingkungan? Bagaimana proses pengolahan serta penanganan residunya? Dan yang tidak kalah penting, apakah aktivitas tersebut sudah memenuhi standar perlindungan lingkungan hidup?
Temuan lapangan LSM GANAS pada Jumat (6/11/2026) menjadi dasar desakan agar instansi terkait tidak sekadar menunggu laporan, tetapi segera melakukan pemeriksaan langsung.
Ketua Umum LSM GANAS, Brian Shakti, secara tegas meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi turun tangan memeriksa usaha yang disebut dikelola oleh seorang pengusaha bernama Gopur tersebut.
JANGAN SAMPAI USAHA BERJALAN, PENGAWASAN JUSTru DIAM!
Brian menegaskan, kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan material maupun limbah hasil pembakaran harus mendapat pengawasan serius. Jangan sampai orientasi ekonomi mengabaikan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar.
“Kami meminta APH dan DLH Kabupaten Bekasi segera turun ke lokasi. Periksa seluruh dokumen perizinan, persetujuan lingkungan, sumber bahan baku, proses pengolahan, hingga ke mana residu hasil pembakaran dibuang. Jangan sampai ada aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan tetapi luput dari pengawasan,” tegas Brian Shakti.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Apabila kegiatan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Namun, jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
UU LINGKUNGAN HIDUP JANGAN HANYA JADI ATURAN DI ATAS KERTAS!
Persoalan ini perlu dicermati berdasarkan ketentuan perundang-undangan, antara lain:
1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, khususnya:
– Pasal 59 terkait kewajiban pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan.
– Pasal 69 ayat (1) huruf a terkait larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
– Pasal 69 ayat (1) huruf f terkait larangan membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
2. PP Nomor 22 Tahun 2021, yang mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah B3 dan non-B3.
3. Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Perlu ditegaskan, apakah residu hasil pembakaran komponen MCB tersebut masuk kategori limbah B3 atau bukan harus dipastikan melalui identifikasi karakteristik dan pemeriksaan teknis sesuai ketentuan. Tidak boleh ada penetapan sepihak tanpa dasar pengujian yang sah.
DLH BEKASI DIMINTA BUKTIKAN FUNGSI PENGAWASANNYA
LSM GANAS mendesak DLH Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi:
– Legalitas dan perizinan kegiatan usaha.
– Persetujuan lingkungan serta kesesuaian kegiatan dengan dokumen lingkungan.
– Asal-usul bahan baku komponen MCB.
– Metode pembakaran dan proses pengolahan.
– Penanganan residu serta kemungkinan kandungan bahan berbahaya.
– Potensi pencemaran udara, tanah, dan lingkungan sekitar.
Brian Shakti juga meminta APH tidak mengesampingkan persoalan ini. Jika hasil pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran administratif maupun pidana lingkungan, proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
“Jangan menunggu sampai masyarakat mengeluhkan dampaknya baru bertindak. Pemeriksaan sejak dini sangat penting. Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaannya secara terbuka. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, jangan ada pembiaran,” tegasnya.
PIHAK PENGELOLA DAN DLH BELUM MEMBERIKAN KETERANGAN
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola usaha yang disebut bernama Gopur maupun DLH Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aktivitas pengolahan limbah tersebut.
HOTNETNEWS.CO.ID tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak pengelola usaha maupun instansi terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan dan asas praduga tak bersalah.
Publik kini menunggu langkah konkret DLH dan APH: apakah dugaan aktivitas tersebut akan diperiksa secara serius atau justru terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat?
[RED]
