BOGOR | HOTNETNEWS.CO.ID. Dugaan hilangnya dua unit sepeda motor dinas Kawasaki LX150G tahun 2016 milik Satpol PP Kota Bogor dengan total nilai kerugian daerah mencapai Rp36,2 juta menuai sorotan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika. Sabtu (7/11/2026)
Presiden Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, S.H., M.H., mendesak agar persoalan tersebut dibongkar secara transparan. Menurutnya, hilangnya aset pemerintah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah dan potensi kerugian uang rakyat.
TIGA PEJABAT DIMINTA KLARIFIKASI
LBH Arya Mandalika meminta Agustian Syah (mantan Kasatpol PP), Rahmat Hidayat (Plt. Kasatpol PP), serta Pupung W. Purnama selaku pimpinan Satpol PP, memberikan penjelasan sesuai periode jabatan dan kewenangan masing-masing.
Hendra menegaskan, permintaan klarifikasi tersebut bukan tuduhan bahwa pejabat bersangkutan terlibat dalam kehilangan aset. Namun, tanggung jawab pengawasan, pengamanan, pencatatan, dan pengelolaan aset harus ditelusuri berdasarkan dokumen serta fakta.
“Jangan sampai dua kendaraan dinas hilang, kerugian daerah tercatat, tetapi siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana penyelesaiannya justru tidak pernah jelas. Aset pemerintah adalah uang rakyat!” tegas Hendra.
TEMUAN BPK JANGAN BERHENTI DI ATAS KERTAS
Berdasarkan informasi pemeriksaan yang menjadi sorotan, selain dua kendaraan senilai Rp36,2 juta, terdapat pula persoalan enam STNK kendaraan dinas yang dilaporkan hilang. Informasi tersebut juga menyebutkan SKTJM belum ditandatangani saat pemeriksaan berakhir.
LBH Arya Mandalika mendesak Inspektorat dan BKAD Kota Bogor memastikan tindak lanjut temuan tersebut, termasuk status pengembalian kerugian daerah, keberadaan kendaraan, serta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban.
Secara hukum, Hendra mengingatkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 38 Tahun 2016 mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.
Apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
KASATPOL PP SEKARANG DIMINTA BERTINDAK!
Secara khusus, LBH Arya Mandalika mendesak pimpinan Satpol PP Kota Bogor melakukan inventarisasi ulang, menelusuri keberadaan dua kendaraan, membuka dokumen serah terima, serta memastikan penyelesaian kerugian daerah.
Hendra juga meminta Wali Kota Bogor mengevaluasi tindak lanjut persoalan tersebut apabila tidak terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban sesuai kewenangan.
“Kami tidak ingin muncul dugaan pembiaran atau upaya menutup-nutupi persoalan aset daerah. Jika kendaraan tidak ditemukan, harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana kerugian Rp36,2 juta diselesaikan. Jangan sampai uang rakyat hilang tanpa kepastian!” tegasnya.
LBH Arya Mandalika menyatakan akan mendorong permintaan klarifikasi kepada Wali Kota Bogor, Satpol PP, Inspektorat, BKAD, serta aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, publik berhak mengetahui: di mana dua motor dinas tersebut, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah kerugian daerah sudah dikembalikan?
[RED]
Sumber: LBH Arya Mandalika.
