JAKARTA — HOTNETNEWS.CO.ID. Jauh sebelum teknologi digital berkembang, kerajaan Nusantara telah mengenal telik sandi, mata-mata istana, pengintaian, dan jaringan informan (penyadapan-red) untuk menjaga keamanan serta membaca pergerakan lawan. Namun, dalam negara demokrasi, pengumpulan informasi rahasia wajib tunduk pada hukum dan etika. Sejarah intelijen tidak boleh menjadi pembenaran bagi penyalahgunaan kewenangan.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka pada 3 November 2026 lalu. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung pada 2025–2026 dan turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, serta pengusaha. Meski demikian, status tersangka bukan putusan bersalah dan seluruh pihak tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil.
Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi atau akrab disapa Den Cupank, menilai persoalan tersebut menjadi momentum untuk memahami kembali sejarah intelijen Nusantara, “Dalam peradaban kerajaan Nusantara dahulu, praktik penyadapan sebenarnya sudah dikenal dalam bentuk yang menyerupai intelijen, mata-mata kerajaan, pengintaian, penyusupan, dan pengumpulan informasi rahasia. Pada masa kerajaan, kegiatan tersebut lebih dekat dengan dunia telik sandi, mata-mata istana, intelijen kerajaan, dan jaringan informan,” jelas Den Cupank kepada awak media, dalam keterangannya pada momentum Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Persoalan semakin serius setelah Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penyidikan juga mendalami indikasi yang mengarah pada dugaan makar. Namun, unsur pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui fakta dan alat bukti. Pasal 191 dan Pasal 193 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur kategori makar terhadap Presiden dan pemerintah.
“Penyadapan ilegal tidak otomatis berarti makar. Harus dibuktikan apa tujuan, motif, dan rangkaian perbuatannya. Jangan sampai opini mendahului proses hukum,” tegas Den Cupank.
Dari sisi hukum, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur larangan penyadapan atau perekaman transmisi informasi elektronik yang bersifat tidak publik secara melawan hukum. Ketentuan UU ITE, termasuk Pasal 32 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, juga mengatur larangan tindakan tanpa hak terhadap informasi atau dokumen elektronik. Sementara Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi dan rasa aman setiap warga negara. Artinya, pangkat, jabatan, dan akses teknologi tidak memberikan kekebalan untuk bertindak di luar hukum.
Den Cupank mendesak agar penyidikan dilakukan secara transparan dan menyeluruh, termasuk menelusuri rantai komando, penggunaan perangkat, aliran perintah, motif, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti.
“Jangan berhenti pada pelaksana teknis jika bukti mengarah kepada pihak lain. Bongkar sampai terang, tetapi jangan menghakimi sebelum pengadilan membuktikan. Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, bukan kepentingan politik maupun tekanan kekuasaan,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Pada momentum Hari Pahlawan, Den Cupank mengingatkan bahwa kemerdekaan diperjuangkan untuk menghadirkan keadilan, bukan melahirkan kesewenang-wenangan baru. Warisan telik sandi Nusantara semestinya menjadi pelajaran tentang kecerdasan membaca ancaman, bukan legitimasi mengawasi tanpa batas.
“Intelijen adalah mata dan telinga negara, bukan alat perebutan kekuasaan. Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengetahui rahasia rakyatnya, melainkan negara yang mampu menjaga keamanan tanpa mengorbankan konstitusi, keadilan, dan martabat kemanusiaan. Kekuasaan boleh memiliki mata dan telinga, tetapi wajib memiliki hati nurani.” Pungkas Den Cupank.
(red)
