JAKARTA – HOTNETnews.co.id. Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum dan ekonom, meminta agar Reformasi Polri tidak berhenti sebatas slogan atau teori semata, melainkan diwujudkan dalam perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, baik dari dalam maupun luar negeri, di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurut Prof. Sutan Nasomal, masyarakat Indonesia menaruh harapan besar agar reformasi di tubuh Polri mampu menghapus berbagai praktik buruk yang selama ini menjadi sorotan publik, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan, korupsi, hingga praktik jual beli perkara.
“Reformasi harus benar-benar menghasilkan perubahan yang nyata. Dengan peningkatan kesejahteraan anggota Polri, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah, tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi Polri dapat diukur dari kemampuan institusi tersebut meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang dinilai tidak baik, mulai dari tingkat bawah hingga jajaran pimpinan.
Prof. Sutan juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait lambannya penanganan laporan dan pengaduan. Menurutnya, aduan yang tidak mendapatkan kepastian hukum selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dapat menjadi indikator bahwa reformasi belum berjalan optimal.
Selain itu, ia mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kemampuan ekonomi seseorang.
“Hukum harus berlaku sama bagi semua warga negara. Jangan sampai ada kesan bahwa yang memiliki kekuatan ekonomi mendapatkan perlakuan berbeda dibanding masyarakat kecil,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Sutan turut menyoroti pentingnya pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polri. Ia mengusulkan peningkatan akses pendidikan bagi anggota Polri melalui program beasiswa S1, S2, hingga S3 yang lebih luas di setiap provinsi.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak positif terhadap profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
Di bidang kesejahteraan, Prof. Sutan mendorong agar setiap anggota Polri mendapatkan kemudahan memiliki rumah melalui program pembiayaan jangka panjang dengan cicilan terjangkau.
“Jangan sampai ada anggota Polri yang telah mengabdi puluhan tahun tetapi saat pensiun masih kesulitan memiliki tempat tinggal yang layak. Kesejahteraan anggota harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM maupun pelanggaran kode etik secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang menghambat proses penegakan hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kepercayaan publik akan tumbuh apabila setiap pelanggaran ditangani secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Dr. Sutan Nasomal berharap Polri terus mendukung program pembangunan nasional serta memperkuat reformasi internal demi terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
