HotnetNews.co.id||Kabupaten Bekasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bekasi terhitung belum efektif dalam meningkatkan perekonomian dan dikelola alakadarnya serta terkesan menghamburkan dana desa. Senin, (24/02)
Ini semua menjadi catatan untuk kita semua baik Kemendes maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi dan Kabupaten setempat”, ucap Deden Guntara.
Dirinya menerangkan, Kemendes Maupun BPMD selaku pembina mereka bertanggungjawab dalam kemajuan dan perkembangan BUMDes di tiap desa. Terlebih jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 90 menyebutkan baik dari pemerintah pusat,Provinsi,Kabupaten dan kota serta pemerintah Desa dapat mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan modal dan hibah serta melakukan pendampingan teknis akses ke pasar dan menjadikan BUMDes, sebagai prioritas, “ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, dalam Permendes PDTT nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan maupun pengelolaan dan pembubaran BUMDes disebutkan mentri bertugas menetapkan standar,prosedur, norma dan kriteria pengelolaan dan memfasilitasi pengembangan modal, pembinaan manajemen BUMDes di tingkat provinsi. Adapun Bupati atau Walikota melakukan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes, ” lanjutnya.
Pengelolaan BUMDes sendiri menurutnya tidaklah maksimal dan profesional dan diharapkan pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan pelatihan yang lebih baik ke pengelolaan BUMDes agar jiwa wirausaha nya bisa muncul dan jika dilepas begitu saja tanpa ada pelatihan dan pembinaan kehadiran BUMDes sendiri nantinya akan menghabiskan dana desa saja,
” BUMDes sendiri perlu diperluas seperti, BUMDes bisa menyalurkan pupuk subsidi, penyalur beras, pengecer BBM dan berbagai kebutuhan masyarakat desa, untuk pupuk sendiri penyaluran nya bisa melalui Gapoktan, BBM oleh Pertamina dan Beras oleh Depot Logistik (Dolog),”harapnya.
