Bekasi | Hotnetnews.co.id
Aktivis dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Bekasi (Garda Bekasi) turun tangan melakukan investigasi terhadap dugaan lokasi pembuangan sampah ilegal di area permukiman warga. Ironisnya, lokasi tersebut disinyalir beroperasi kembali setelah sebelumnya sempat ditutup oleh aparat.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Karang Bahagia Garda Bekasi, Andreas Lintang Pratama, bersama para pengurus, memimpin langsung aksi investigasi di lokasi tersebut pada Minggu (7/12/2025).
Temuan Lokasi Sampah Ilegal di Permukiman
Berdasarkan temuan di lapangan, TPA ilegal tersebut berada di Gang Goming, Kampung Sukamantri RT.002/RW.003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Aksi ini didasari adanya pembiaran oleh pihak pengelola lingkungan setempat yang memicu keresahan warga.
“Kami sangat menyayangkan adanya pembiaran terhadap pembuangan sampah di area permukiman warga ini. Tindakan ini jelas melanggar aturan dan mengancam kesehatan masyarakat,” tegas Andreas Lintang Pratama, dengan nada keras.
Andreas mengungkapkan bahwa lokasi ini memiliki rekam jejak pelanggaran. “Lokasi tempat pembuangan sampah ini pernah ditutup oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bersama tim Satpol PP Kecamatan Karang Bahagia beberapa tahun lalu. Namun, saat ini lokasi tersebut dibuka kembali dan masih beroperasi,” ujarnya.
Pemerintah Desa Sukaraya Tolak Terlibat
Sorotan tajam turut ditujukan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Sukaraya. Menurut keterangan yang didapat Garda Bekasi, Pemdes Sukaraya secara terbuka tidak ingin terlibat dalam persoalan pengelolaan sampah di lingkungan warganya.
“Amat sangat disayangkan, pihak Pemerintah Desa Sukaraya terkesan ‘angkat tangan’ dan tidak mau tahu mengenai pengelolaan sampah di lingkungan masyarakatnya sendiri. Ini menunjukkan tidak adanya kepedulian dan tanggung jawab pemimpin desa terhadap kebersihan dan kesehatan warganya,” kritik Andreas.
Garda Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya DLH dan Satpol PP, untuk segera mengambil tindakan tegas dan permanen.
Sanksi Tegas Pelanggaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
Operasi TPA ilegal di permukiman melanggar sejumlah regulasi dan berpotensi pidana. Garda Bekasi mendesak penegakan hukum berdasarkan aturan berikut:
1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH):
• Setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 69 ayat 1 huruf a).
• Sanksi Pidana: Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak $3.000.000.000,00$ (tiga miliar rupiah) (Pasal 104).
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Pasal 40 menegaskan larangan memasukkan sampah dari luar wilayah ke dalam wilayah pengelolaan sampah yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA).
• Sanksi Pidana: Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan sampah tidak sesuai dengan peruntukannya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak $50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) (Pasal 41).
3.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi:
• Perda terkait Pengelolaan Sampah dan Kebersihan juga harus menjadi landasan untuk memberikan sanksi administratif hingga pidana kepada pengelola yang melakukan pembiaran atau pembukaan kembali TPA ilegal.
Garda Bekasi menuntut agar pihak berwenang segera menghentikan operasi TPA ilegal ini secara permanen dan memberikan sanksi tegas kepada pengelola yang melakukan pelanggaran berulang. [Tim]
