BIREUEN, ACEH | HOTNETNEWS.CO.ID — 14 Agustus 2026 — Polemik penyaluran bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, mencuat setelah adanya perbedaan signifikan antara jumlah warga terdampak dan penerima bantuan.
Berdasarkan keterangan yang disebut bersumber dari Bupati Bireuen, H. Mukhlis, sekitar 32.000 warga terdampak banjir, sementara baru sekitar 4.000 korban yang dilaporkan telah menerima bantuan. Jika data tersebut benar, masih terdapat sekitar 28.000 warga yang perlu mendapat kepastian terkait bantuan yang menjadi hak mereka.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Profesor Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan audit serta verifikasi menyeluruh terhadap distribusi bantuan.
“Presiden perlu memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak. Data penerima harus diverifikasi, begitu juga jumlah, jenis, waktu dan jalur distribusinya. Jangan sampai ada korban yang hanya tercatat dalam data tetapi belum menerima bantuan secara nyata,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Warga Blang Awe Mengaku Belum Menerima Bantuan
Dugaan belum meratanya distribusi juga disampaikan sejumlah warga di Arabungong, Dusun Blang Awe, Kecamatan Peudada. Mereka mengaku belum menerima paket bantuan logistik dari pemerintah daerah sejak banjir melanda.
Keterangan warga tersebut perlu segera diverifikasi oleh pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, audit bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan penanganan bencana berjalan transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta audit setidaknya mencakup validasi jumlah korban, daftar penerima bantuan, jenis dan volume bantuan, waktu penyaluran serta kendala distribusi.
“Ini menyangkut kemanusiaan. Di balik angka 28.000 korban yang belum jelas status bantuannya, ada masyarakat yang membutuhkan makanan, tempat tinggal dan kebutuhan dasar. Pemerintah harus memberikan kepastian,” ujarnya.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan akan terus mengawal perkembangan penyaluran bantuan banjir di Kabupaten Bireuen demi memastikan hak masyarakat terdampak terpenuhi.
HOTNETNEWS.CO.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, BPBD, Pemerintah Provinsi Aceh maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan resmi mengenai data dan realisasi penyaluran bantuan tersebut. [Red]
Narasumber:
Profesor Doktor KH Alhamdhu Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, serta Rektor STIA-STIH Pronass.
