HotnetNews.co.id||TALIABU — Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, mengawal ketat jalannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar di Gedung B DPD RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Forum resmi di tingkat nasional ini dimanfaatkan warga untuk membongkar dugaan persoalan serius di balik aktivitas pertambangan bijih besi oleh PT Adidaya Tangguh di Pulau Taliabu.
Dalam RDPU tersebut, masyarakat secara tegas menyoroti potensi dampak yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup, hingga ancaman langsung terhadap mata pencaharian warga, khususnya petani dan nelayan.
“Ini bukan sekadar forum seremonial. Ini adalah panggung perjuangan rakyat untuk menuntut keadilan,” demikian pernyataan yang menguat di kalangan masyarakat.
Warga juga menegaskan bahwa pengawalan RDPU dilakukan untuk memastikan proses berjalan transparan serta mencegah adanya upaya pengaburan fakta dalam penanganan persoalan tambang tersebut.
Namun, sorotan tajam justru mengarah pada ketidakhadiran pihak-pihak kunci dalam rapat tersebut. Bupati Pulau Taliabu maupun perwakilan pemerintah daerah tidak terlihat menghadiri forum, begitu pula pihak PT Adidaya Tangguh yang menjadi objek utama pembahasan.
Absennya pemerintah daerah dan perusahaan dinilai sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab publik. Kondisi ini memicu kecurigaan dan kemarahan masyarakat yang menilai ada persoalan besar yang sengaja ditutup-tutupi.
“Ketika rakyat bersuara, justru pihak yang paling bertanggung jawab memilih diam dan tidak hadir. Ini menimbulkan pertanyaan serius: ada apa di balik semua ini?” ujar salah satu perwakilan masyarakat.
Masyarakat menegaskan tidak akan berhenti pada forum ini. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah pusat untuk segera turun tangan, mengusut tuntas dugaan pelanggaran serta memastikan tidak ada praktik yang merugikan rakyat Pulau Taliabu.
RDPU ini pun menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap dugaan ketidakadilan, sekaligus peringatan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan dalam menentukan masa depan daerah mereka.
