HotnetNews.co.id||TALIABU~ Penguasaan wilayah oleh perusahaan pertambangan di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, memunculkan kekhawatiran serius. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tercatat 22 Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih aktif di wilayah tersebut.09/04/26
Total Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikuasai perusahaan mencapai 212.222 hektare. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Pulau Taliabu yang sekitar 2.986 kilometer persegi (Km²), maka sekitar 70 persen daratan pulau telah dialokasikan untuk kepentingan industri pertambangan.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah pembangunan daerah dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal.
Dominasi Korporasi, Minim Diketahui Publik
Selama ini, masyarakat hanya mengenal PT Adidaya Tangguh sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Taliabu.
Namun, data resmi menunjukkan bahwa terdapat 21 perusahaan lain yang juga telah mengantongi IUP. Kondisi ini menimbulkan dugaan minimnya transparansi informasi kepada publik terkait pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut.
Mayoritas perusahaan tersebut bergerak di sektor pertambangan bijih besi, sementara beberapa lainnya memiliki izin untuk mineral logam dan mineral ikutan (MI).
Menariknya, hampir seluruh izin tersebut diterbitkan pada tahun 2018, hanya setahun setelah PT Adidaya Tangguh memperoleh izin pada 22 September 2017. Penerbitan izin secara masif dalam rentang waktu yang singkat ini memicu tanda tanya mengenai proses perizinan dan pengawasannya.
Aktivitas Tambang Belum Terlihat, Izin Tetap DikuasaiHingga saat ini, PT Adidaya Tangguh menjadi satu-satunya perusahaan yang diketahui telah memulai aktivitas eksplorasi.
Sementara itu, 21 perusahaan lainnya tercatat berada pada tahap operasi produksi, meskipun aktivitas nyata di lapangan belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait praktik “penguasaan izin” tanpa kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.
Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial
Besarnya luasan WIUP berpotensi membawa dampak serius terhadap lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai, serta ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat dan sumber mata pencaharian warga.
Selain itu, kontribusi sektor pertambangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Taliabu juga menjadi sorotan.
Sejumlah kalangan menilai bahwa pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan memenuhi prinsip good mining practice, transparansi, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.
Daftar Perusahaan Pemegang IUP
Beberapa perusahaan yang tercatat memiliki IUP di Kabupaten Pulau Taliabu antara lain:
PT Adidaya Tangguh
PT Taliabu Mineralindo Jaya Sakti
PT Taliabu Mineralindo Tata Persada
PT Bintani Karya Bumi Persada
PT Taliabu Mineralindo Sejahtera
PT Bintani Megah Karya Persada
PT Bintani Megahindah
PT Bumi Sakakarya Sukses Makmur
PT Bumi Sakakarya
PT Bumi Sakakarya Nusa Pratama
PT Bintara Hardasurya
PT Saptawirasta Mandiri
PT Indomega Dirgasakti
PT Wira Bahana Perkasa Sejahtera
PT Indomega Darma Indah Sakti
PT Andalan Terang Bersama Sejahtera
PT Indomega Cahaya Bumi Persada, serta beberapa perusahaan lainnya.
Desakan Transparansi dan Pengawasan
Besarnya penguasaan wilayah oleh perusahaan tambang memunculkan desakan publik agar pemerintah membuka informasi secara transparan terkait status perizinan, kewajiban perusahaan, serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas juga diharapkan aktif memastikan tidak adanya pelanggaran hukum dalam proses penerbitan maupun pelaksanaan izin tersebut.
Tanpa pengawasan yang ketat, Pulau Taliabu berisiko mengalami paradoks sumber daya alam kaya akan mineral, namun masyarakatnya tetap tertinggal dalam pembangunan.
Fenomena penguasaan hingga 70 persen wilayah Pulau Taliabu oleh perusahaan pertambangan menjadi alarm serius bagi semua pihak.
Pemerintah dituntut tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
