HotnetNews.co.id||Muara Enim~ Kabupaten Muara Enim pernah mengalami kondisi yang paling buruk di tahun 2019 dimana BUPATI DAN WAKIL BUPATI di tangkap oleh KPK karena kasus korupsi, namun di pemerintahan “MEMBARA” saat ini tidak berdampak efek jerah bahkan makin menggila, salah satu nya Proses lelang pengadaan barang dan jasa yang sudah di arahkan. Pada Hari Selasa tanggal 04 November 2025 Komunike Arus Bawah Anti Pemupakatan Jahat (KABAPJ) telah melaksanakan aksi Di Halaman Kantor Bupati, Namun ironisnya BUPATI Muara Enim langsung pergi keagenda lain dari pada nemuin masyarakat untuk mengutarakan aspirasinya dan pihak yang akan didemo Kepala ULP sedang Cuti dan Juga Pokja tidak ada Dikantor Padahal Jam Dinas Kerja.
Dengan ini elemen “Komunike arus bawah anti pemupakatan jahat Menyatakan sikap :
1. Mendesak BUPATI MUARA ENIM bertanggung jawab terhadap proses lelang yang sudah diarahkan sebagai bentuk KOMITMEN BUPATI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI;
2. Mendesak KAPOLRES MUARA ENIM untuk melakukan PENINDAKAN hukum TERHADAP KEPALA BAGIAN UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM
3. TANGKAP DAN PENJARAKAN KEPALA BAGIAN UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM yang sudah menjadi otak pengaturan dan pengkondisian pemenang lelang.
4. TANGKAP DAN PENJARAKAN POKJA UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM yang sudah menjadi PELAKU pengaturan dan pengkondisian pemenang lelang.
Dalam aksi tersebut disambut oleh Asisten Bupati yakni Pak Drs.Andi Wijaya, M.M untuk berdialog langsung mengatasi masalah tersebut diruangannya bersama 5 Perwakilan Aksi , dari Pihak ULP , dan Juga Pihak Polres Muara Enim serta Teman-Teman Pers.
“Pertama kami bertiga sebagai perwakilan dari pihak ULP menyampaikan amanat dari bapak Kabag ULP pak Kabag masih dalam keadaan cuti, kami bertigo menyampaikan jawaban dari pertanyaan kawan kawan intinyo perpaket yang dipertanyoke sedang dievaluasi Kukiro itu Bae , untuk hal hal lain aku dak katek , kami dak tau apo apo ” Kata Yusrizal salah satu staff ULP.
” Jadi ini akan kami tindak lanjuti dari pertanyaan pertanyaan pak Haji Adriansyah tadi , untuk sekarang itu belum biso kareno yang megang kunci itu tidak Ado ditempat ” ujar Drs. Andi Wijaya, M.M Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang merupakan perwakilan dari Bupati Muara Enim.
Namun dari pertemuan tersebut sangat tidak memuaskan dan Kecewa besar, Dalam pertemuan tersebut H. ADRIANSYAH meminta kepada ASS 1 untuk memerintahkan ULP membuka IP address pemasukan tawaran di depan peserta unjuk rasa dan Pihak Polres serta Media Pers dalam rangka pembuktian adanya PEMUPAKATAN JAHAT atau pengaturan proses lelang di ULP muara Enim Namun pada pembuktian tersebut bersifat normatif semata. ” Pertama, Kami sangat Kecewa terhadap Bupati tidak mau bertemu sama masyarakat untuk menyampaikan aspirasi alergi berhadapan dengan masyarakatnya sendiri, Kedua Pada saat diminta untuk membuka IP Address Namun dari Pihak ULP tidak berani membukakannya Dengan di buka nya IP address bisa membuktikan bahwa di ULP ada pemupakatan jahat. Ketiga Pada saat Pembuktian bersama Pihak Polres dan Media Pers pihak ULP malah memberikan kandidat kepada kroco kroco yang tidak mengerti apa-apa Hanya menjawab hal-hal yang bersifat Normatif dan juga tidak dapat Melakukan pembuktian Dalam asas nyata. Keempat kami akan melakukan aksi lagi kedepannya apabila belum ditindak lanjuti dan Penegakan Hukum belum berjalan ” tutup H. Adriansyah kordinator aksi.
