KABUPATEN BEKASI | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang diluncurkan oleh Presiden RI pada masanya kini, namun program tersebut juga menjadi ajang bisnis yang menjanjikan bagi orang dekat, kerabat, dan pejabat.
Menelusuri hal tersebut, khususnya di Kabupaten Bekasi informasi beberapa anggota legislatif ikut serta berperan aktif menjalankan bisnis tersebut.
Hal itu pun terpublikasi oleh salah satu istri dari Anggota DPR-RI Partai Gerindra, dalam momen acara sosialisasi pencegahan PD3I melalui imunisasi (GERMAS), pada Sabtu (14/03/2026).
Uun Marfuah Istri dari anggota DPR-RI Partai Gerindra Obon Tabroni mengatakan dengan lantang, bahwa pada program MBG dirinya memiliki 2 (dua) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta 5 (lima) yang di mitrakan.
Acara yang di gelar khusus untuk rekan rekan wartawan di Perumahan Telaga Harapan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Bukan hanya itu, Uun Marfuah juga menerangkan, bahwa ijin Ipal pada SPPG atau dapur MBG yang dimilikinya sedang on progres.
“Kalo di tanya saya punya berapa dapur, saya punya dua dapur tapi lima dapur ada dimitrakan.” terangnya Uun Marfuah.
Kemudian, masih kata istri dari Anggota DPR-RI ini, “apakah prosesnya SLHS dan IPAL berjalan itu on proses, karena dapur saya belum ada yang satu tahun baru dua bulan jadi masih emang on proses.” paparanya.
Pertanyaannya, apakah di perbolehkan SPPG atau Dapur dari MBG yang belum memiliki SLHS dan IPAL beroperasi…!!
Pengertian IPAL dan SLHS
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) adalah syarat wajib operasional bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjamin keamanan pangan dan kelestarian lingkungan, di mana ribuan SPPG sempat ditutup sementara karena belum memenuhi kedua komponen teknis tersebut.
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Definisi : Sistem struktur yang dirancang untuk mengolah limbah cair (organik/kimiawi) dari aktivitas dapur, seperti minyak, sisa makanan, dan air cuci, sebelum dibuang ke lingkungan.
Pentingnya: Mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah masif dari dapur komersial/skala besar.
Regulasi: Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021, yang mewajibkan pengelolaan limbah cair.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Definisi: Dokumen resmi dari dinas kesehatan setempat yang menyatakan bahwa usaha jasa boga telah memenuhi standar kesehatan.
Syarat: Pelatihan keamanan pangan, hasil uji lab air/makanan, dan inspeksi lingkungan.
Fungsi: Menjamin keamanan makanan bagi penerima manfaat, terutama untuk program MBG di lingkungan sekolah.
Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. [Dyt]
