Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BeritaSumatera selatanViral

Sekjen DPW IWO Indonesia Pertanyakan Anggaran & Azas Manfaat Sosialisasi Akbar KPU Prabumulih

87
×

Sekjen DPW IWO Indonesia Pertanyakan Anggaran & Azas Manfaat Sosialisasi Akbar KPU Prabumulih

Sebarkan artikel ini

Hotnet News.co.id || Prabumulih,  “Jelang tahapan Pilkada tahun 2024 terus dilakukan oleh KPU dan KPUD di berbagai daerah tak terkecuali pihak KPUD kota Prabumulih Sumatera Selatan. Kali ini, strategi sosialisasi dari KPUD Prabumulih lantas disorot oleh Sekretaris DPW Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Sumsel pada Sabtu, (22/06/2024).

Alih-alih sosialisasi untuk Pilkada, acara yang bertajuk ‘Sosialisasi Akbar’, Efri Aman selaku Sekretaris di KSB organisasi IWO Indonesia mempertanyakan nominal anggaran KPUD dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan mengundang artis Ibukota Ada Band di pelataran parkir City Mall Prabumulih.

Menurut Efri, biaya dengan menghadirkan artis papan atas itu sifatnya terlalu menghamburkan uang. Belum lagi azas manfaat dari acara itu dirasa kurang tepat sasaran, sebab ia melihat dari tamu undangan hadir di sana kebanyakan muncul para siswa dan siswi sekolah yang sudah tentu belum sepenuhnya bisa menggunakan hak pilihnya sesuai umur yang telah ditentukan.

Ditambah, pengakuan dari rekan media yang saat acara berlangsung bertemu Efri mengatakan kepadanya bahwa mereka juga diundang dari pihak DPRD kota untuk liputan akan tetapi mereka tidak diberikan izin untuk masuk dengan dalih pihak KPUD Prabumulih boleh masuk asal telah mengikuti rangkaian kegiatan KPUD sebelumnya di rumah makan Kampoeng Cemara pekan lalu.

Terkait hal itu, Efri juga mengaku telah mengkonfirmasi Ketua KPUD kota Prabumulih namun hanya banyak diam seribu bahasa serta dengan entengnya menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media melalui aplikasi pesan singkat dengan kata mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Padahal kata Efri pula, negara kita ini telah mengatur tentang UU Keterbukaan Informasi Publik atau KIP yang mana badan penyelenggara anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD harus bersifat transparan dalam penggunaan dana serta ditambah dengan UU hak pokok Pers guna mencari informasi hingga menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas.

Atas strategi sosialisasi dari KPUD kota Prabumulih ini sangatlah bertentangan dengan arahan dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang hadir pada saat Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, di Halaman Kantor KPU Sumatera Selatan, Minggu (5/5/2024).

Dikutip dari laman resmi KPU, Hasyim Asy’ari mengharapkan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya dan ia menghimbau agar semua pihak KPU di daerah mengikuti tata kelola keuangan yang sudah ditentukan KPU Pusat.

 

(Afif/Opik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *