BEKASI — HOTNETNEWS.CO.ID — Dugaan aksi sekelompok “mata elang” kembali menjadi sorotan di wilayah Kabupaten Bekasi. Sekitar lima orang pria diduga menghadang seorang pengendara sepeda motor Honda Beat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Al Barkah, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tepatnya di samping sebuah bengkel AC, Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena pengendara diketahui sedang membonceng seorang ibu. Keduanya disebut tengah dalam perjalanan untuk menjenguk anggota keluarga yang sedang sakit.
Situasi berubah menegangkan ketika korban diduga diikuti dan dipepet oleh sejumlah orang hingga akhirnya menghentikan kendaraannya.
SAKSI: KORBAN MENGAKU KETAKUTAN KARENA DIIKUTI DAN DIPEPET
Pimpinan Media Online HOTNETNEWS.CO.ID, Slamet Riyadi, yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian, mengaku melihat situasi tersebut dan kemudian menghampiri korban.
Menurut Slamet, korban terlihat ketakutan setelah menghentikan kendaraannya.
“Slamet menghampiri dan menanyakan, ada masalah apa, Korban menjawab bahwa dirinya diikuti dan dipepet,” ujar korban
Slamet kemudian mempertanyakan legalitas pihak yang mengaku sebagai “mata elang” tersebut.
Salah seorang mata elang yang berada di lokasi mengaku bernama Apip dan menyebut dirinya berasal dari MRD. Namun, menurut Slamet, ketika dirinya menanyakan legalitas kepada pihak lainnya yang berada di lokasi, pihak-pihak tersebut disebut tidak dapat menunjukkan dokumen atau identitas legalitas yang dimaksud pada saat itu.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting yang menurut Slamet perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
PERTANYAANNYA: SIAPA YANG MEMBERI KEWENANGAN MENGHENTIKAN PENGENDARA DI JALAN UMUM?
Peristiwa ini memunculkan sejumlah pertanyaan publik. Apakah pihak yang berada di lokasi memang memiliki kewenangan melakukan penarikan kendaraan? Apakah kendaraan tersebut benar memiliki permasalahan pembiayaan? Dan apakah prosedur penghentian serta pengambilan kendaraan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum?
Jika benar terdapat hubungan dengan perusahaan pembiayaan, proses penarikan kendaraan tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan tidak boleh menimbulkan ancaman, intimidasi, ataupun ketakutan terhadap masyarakat.
Sebaliknya, apabila dalam proses tersebut ditemukan dugaan pemaksaan, ancaman, kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar hukum, maka hal tersebut tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan.
POLSEK CIKARANG UTARA DIMINTA SEGERA TURUN TANGAN
HOTNETNEWS.CO.ID meminta Polsek Cikarang Utara, Polres Metro Bekasi, segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan peristiwa tersebut.
Polisi diharapkan dapat meminta keterangan korban, saksi di lokasi, termasuk Slamet Riyadi yang mengaku berada di sekitar tempat kejadian, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Aparat juga dapat menelusuri rekaman CCTV di sekitar Jalan Jenderal Urip Sumoharjo dan mengumpulkan rekaman video masyarakat apabila tersedia.
Hal tersebut penting untuk memastikan secara objektif apa yang sebenarnya terjadi: apakah merupakan proses penarikan kendaraan yang memiliki dasar hukum atau terdapat dugaan tindakan lain dalam proses penghentian dan pengambilan kendaraan tersebut.
JANGAN BIARKAN JALAN UMUM MENJADI ARENA INTIMIDASI
Masyarakat tentu berhak mendapatkan rasa aman ketika berkendara di jalan umum.
Apalagi dalam peristiwa ini, korban disebut sedang membonceng seorang ibu dan mengaku ketakutan setelah diduga diikuti serta dipepet hingga menghentikan kendaraannya.
Karena itu, apabila benar terdapat pihak yang melakukan aktivitas penarikan kendaraan di jalan, publik berhak mengetahui siapa mereka, untuk perusahaan mana mereka bekerja, apa dasar kewenangannya, serta apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan.
Polsek Cikarang Utara diharapkan tidak membiarkan persoalan tersebut menjadi bola liar yang menimbulkan keresahan masyarakat.
HOTNETNEWS.CO.ID akan terus mengawal informasi mengenai dugaan peristiwa tersebut dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak yang disebut maupun pihak lain yang memiliki informasi berbeda.RedRedaksi juga mempersilakan pihak MRD, Apip, maupun pihak-pihak lain yang berada di lokasi untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan. [ Red ]
